Hutan Indonesia ada Pada Titik Kritis

Hutan alam Indonesia

Ayahbang |Hutan alam Indonesia ada pada titik kritis. Setelah terus menerus diekstraksi, luasannya tinggal kurang dari 55 juta ha dari 126 juta ha pada satu dekade lalu. Pemerintah, alih-alih menyelamatkan malah kian mempertegas degradasi hutan melalui kebijakan yang dikeluarkannya, yang pada dasarnya bertolak belakang dengan semangat yang sering dinyatakan melalui sejumlah forum-forum nasional dan international.

Pada dasarnya, hutan alam Indonesia menghadapi tiga masalah mendasar: tidak adanya pengakuan terhadap hak masyarakat, korupsi disegala level dan tingginya kapasitas industri kayu di Indonesia.

Berbagai upaya penyelesaian terhadap masalah memang dilakukan. Selain dalam bentuk perbaikan kebijakan juga melalui sejumlah inisiatif seperti FLEGT, Sertifikasi, dsb. Namun lagi, dalam hemat saya hal tersebut tidak menyentuh fundamental masalah sebagaimana yang tersebut diatas. Setiap tahunnya kita masih terjebak pada siklus bencana ekologis yang sama: kebakaran hutan, banjir dan longsor, konflik dan kekerasan.

Berbagai upaya tersebut diatas memang diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Namun ada hal yang juga lebih krusial yang seharusnya menjadi perhatian dimana kecepatan musnahnya hutan alam indonesia telah mencapai 2 juta hektar setiap tahun atau setara dengan empat kali Pulau Bali. Dibutuhkan pendekatan yang sedikit radikal tanpa harus menghilangkan dan merugikan hak-hak orang lain.

Artikel Lain Dari Tetangga
Urban Farming – Lifestyle atau Keharusan?
Memenuhi kebutuhan cabai rumah tangga kecil
Penampilan Tabulampot Perlu Agar Tampak Indah
Bangun Pagi, Keuntungannya Menjadi Manusia Pagi
Ikan untuk kesehatan
Kalsium Pada Anak Autis, Seberapa Perlu?

Saya mengusulkan adanya moratorium penebangan dan konversi sebagai upaya penyelamatan hutan alam Indonesia. Moratorium tidak dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia. Musti menjadi pemahaman terlebih dahulu bahwa kebutuhan masyakat Indonesia akan kayu masih cukup tinggi. Oleh karenanya moratorium dilakukan setahap demi setahap, dimulai dari pulau-pulau yang secara ekologi tengah berada pada titik kritis seperti Jawa dan Sumatera, dan pulau yang secara ekologis pula seharusnya tidak mengalami ekstraksi yang berlebihan, Sulawesi.

Leave a Reply